Pada tahun itu, produk domestik bruto Indonesia ditargetkan mencapai US$3,3-4,5 triliun.
VIVAnews - Indonesia akan menyasar masuk dalam daftar 12 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia pada 2025. Pada tahun itu, produk domestik bruto (PDB) Indonesia ditargetkan mencapai US$3,3-4,5 triliun dengan pendapatan per kapita US$10.000-16.100.
Komite Ekonomi Nasional memproyeksikan pendapatan per kapita pada 2025 mencapai US$14.300. "Dan Indonesia masuk sebagai 12 besar dunia," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa pada acara Indonesia International Infrastructure 2011 Conference and Exhibition (IIICE) di Jakarta Convention Centre, Jakarta, Selasa 12 April 2011.
Selanjutnya, pada 2045, PDB Indonesia diperkirakan mencapai US$16,6 triliun dengan pendapatan per kapita sebesar US$48.900. Tahun itu, Indonesia diharapkan masuk 7 atau 8 besar negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia.
Dalam penyusunan Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi 2011-2025, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), kementerian terkait, pihak swasta, dan pemerintah daerah, siap mendukung Indonesia sebagai kekuatan 10 besar ekonomi dunia pada 2025.
Selanjutnya, pada 2050 akan menjadi enam besar dunia, dengan pertumbuhan ekonomi tinggi. Pertumbuhan ekonomi riil yang dipatok sebesar 7-8 persen per tahun secara berkelanjutan.
Hatta menjelaskan, untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia sebagai negara tujuan investasi serta negara maju, proyek pembangunan infrastuktur akan menjadi prioritas.
Sasaran pemerintah dalam jangka pendek adalah pada 2014 pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen, inflasi terjaga 4-6 persen, pengangguran 5 persen, tingkat kemiskinan 8-10 persen, dengan pendapatan per kapita mendekati US$5.000.
"Ke depan, kami harus mengangkat Indonesia menjadi negara maju dan tentu pilar yang penting adalah infrastruktur," kata Hatta.
Hatta menambahkan, pembangunan ekonomi yang lebih cepat harus didukung oleh infrastruktur. Pembangunan yang lebih cepat membutuhkan infrastruktur yang memadai. "Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi saat ini," kata Hatta.
Dukungan pemerintah terhadap proyek infrastruktur dengan skema kerja sama pemerintah dan swasta atau public private partnership (PPP) antara lain melalui infrastructure fund, guarentee fund, project development facilities, dan dukungan lain dengan harmonisasi pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat implementasi proyek infrastruktur.
Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia (Kadin), Suryo Bambang Sulisto, mengatakan Kadin terus menciptakan iklim investasi yang kondusif, membuka jalan untuk proyek infrastruktur, dan mendukung pemerintah untuk perubahan-perubahan penting seperti penyelesaian undang-undang pertanahan agar mempercepat terealisasinya proyek infrastruktur.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar